Blangko kok "Diumpetin"?

radarselatan.fajar.co.id

Kartu Tanda Penduduk Elektornik (KTP-el), suatu dokumen resmi yang menjadi identitas diri seorang WNI. Tentu hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik, contohnya pelayanan perbankan. Namun banyak masyarakat yang belum mendapatkan KTP-el, walau sudah melakukan perekaman identitas diri. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi?

Tak hanya kasus korupsi mega proyek KTP-el yang menjadi sorotan, namun persediaan blangko KTP-el juga menjadi perbincangan di masyarakat. Persediaan blangko yang terbatas ditengarai menjadi penyebab lamanya KTP-el terbit.

Banyak masyarakat yang mengeluhkan harus menunggu satu hingga tiga bulan, bahkan ada yang  menunggu hingga satu tahun untuk mendapatkan KTP-el. Ketika ditanya apa alasannya, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) beralasan bahwa persediaan blangko KTP-el habis.

Terkait dengan persediaan blangko KTP-el. Ada beberapa pernyataan berbeda yang diucapkan dari pihak Mendagri dan Disdukcapil.

Dilansir dari Tempo.co, Menteri Dalam Negeri, Tajahjo Kumolo, mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan 2,7 juta blangko KTP-el yang sudah didistibusikan ke semua daerah di Indonesia. Ia merasa heran jika masih mendengar banyak warga yang belum mendapatkan KTP-el.

Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Kepala Suku Disdukcapil Jakarta Selatan, Abdul Haris, mengakui bahwa pihaknya sering mengatakan kepada masyarakat bahwa blangko KTP-el habis, walaupun sebenarnya persediaannya ada namun terbatas. Hal tersebut membuat pihaknya menerapkan sistem prioritas, artinya yang diprioritaskan untuk mendapatkan KTP-el lebih dulu adalah warga pemula dan warga yang KTP nya hilang.

Maraknya pengaduan masyarakat mengenai blangko KTP-el menyita perhatian Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh. Seperti dilansir dari Kompas.com, Zudan melakukan penyamaran sebagai warga yang ingin membuat KTP-el  di Disdukcapil kota Cirebon dan kabupaten Gianyar.

Dari hasil sidak di dua tempat tersebut, Zudan mengaku resepsionis sempat mengatakan kepada dirinya bahwa blangko KTP-el habis. Namun ketika dicecar dan diperiksa secara langsung, ternyata di kota Cirebon masih ada blangko sebanyak 23 ribu blangko dan di kabupaten Gianyar masih ada 1.500 blangko.

Lalu mengapa pihak Disdukcapil berbohong mengenai ketersediaan blangko KTP-el? Padahal masyarakat sangat membutuhkan KTP-el dan dokumen itu merupakan hak bagi setiap warga negara. Seharusnya aparatur pemerintah tidak mempersulit warga untuk mengurus dan mendapatkan hak nya.

Berkaitan dengan kasus korupsi KTP-el, Zudan mengatakan persediaan blangko KTP-el  yang terbatas tidak ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi tersebut. Proses hukum terkait kasus korupsi masih berjalan hingga saat ini, tapi permasalahan blangko KTP-el juga harus terus berjalan. Bahkan sebaiknya jika ada pihak yang sengaja menyembunyikan blangko KTP-el, Kemendagri harus bersikap tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum yang tidak jujur.

Sistem prioritas seperti yang diterapkan di Disdukcapil Jakarta Selatan seharusnya tidak perlu terjadi, karena setiap warga sama-sama membutuhkan. Adanya sistem tersebut malah menimbulkan ketidak-adilan dan bukan menekan jumlah pemohon, malah jumlah pemohon KTP-el akan semakin menumpuk.

Jika bawahan (Aparatur Disdukcapil) tidak menurut pada atasan (Kemendagri) dan tidak ada tindakan tegas dari Mendagri terhadap oknum yang sengaja menyembunyikan blangko KTP-el, maka bagaimana bisa permasalahan blangko KTP-el ini terselesaikan.